Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rapat Molor, Ketua Partai India Gelar Protes Tidur di Gedung DPR

image-gnews
Ketua Partai BJP Yeddyurappa tidur di lantai hijau gedung DPR India.[ANI News]
Ketua Partai BJP Yeddyurappa tidur di lantai hijau gedung DPR India.[ANI News]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua partai BJP India di negara bagian Karnataka membuat tempat tidur darurat untuk dirinya sendiri tepat di lorong ruang rapat gedung DPR ketika partainya melakukan protes.

Aksi ini dilakukan Partai BJP setelah menuduh koalisi saingan menunda pemungutan suara mosi tidak percaya.

Pemimpin cabang BJP berusia 76 tahun di negara bagian selatan Karnataka, BS Yeddyurappa, berusaha keras untuk memastikan bahwa semua orang tetap di tempat untuk sesi pagi parlemen negara pada hari Jumat, di mana pemilihan suara mosi tidak percaya akan diadakan.

Menurut RT.com, 19 Juli 2019, video dan foto menunjukkan pemimpin BJP tidur siang di lantai kamar, berselimut kain putih bersih dan meletakkan kepalanya di atas bantal putih.

Ketika Yeddyurappa melakukan aksi tidur, anggota parlemen BJP lainnya setuju namun dengan tidur di kursi dan sofa. Foto yang diambil pada hari sebelumnya menunjukkan mereka makan di ruang tunggu oposisi.

Rapat DPR ditunda oleh Wakil Ketua DPR Krishna Reddy ketika anggota Kongres terus-menerus berteriak ke BJP ketika proses berjalan dengan Kumaraswamy belum membuat pidatonya di mosi.

Sebelum DPR ditunda, pemimpin BJP BS Yeddyurappa menyatakan bahwa anggota partainya akan tetap tinggal di DPR itu sendiri semalam dan bahkan sampai waktu pemungutan suara perwalian diputuskan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami akan tinggal sampai pemungutan suara perwalian diputuskan," kata Yeddyurappa, dikutip dari India Today.

Dia mengatakan mosi percaya bahkan tidak dibahas dengan baik selama 15 menit dan masalah lain dibawa oleh anggota koalisi yang berkuasa untuk menunda pemilihan mosi.

"Ada pelanggaran kerangka kerja konstitusional. Untuk memprotes ini, kita akan tidur di sini," kata Yeddyurappa.

Protes yang membuat gedung parlemen berubah menjadi asrama selama sehari dipicu oleh penundaan pemungutan suara yang diminta BJP setelah 15 anggota parlemen Janata Dal (Sekuler) yang berkuasa, koalisi kongres mundur dan dua anggota parlemen independen menarik dukungan mereka dari parlemen koalisi. Pada hari Kamis, gubernur negara bagian akhirnya mengarahkan pemungutan suara tidak percaya untuk digelar pada pukul 13.30 pm hari Jumat.

Namun, anggota BJP frustrasi dengan penundaan yang berulang-ulang, mengatakan bahwa mereka tidak akan mengosongkan gedung sampai pemungutan suara selesai.
Awalnya, parlemen Partai BJP berharap untuk memaksakan pemungutan suara pada hari Kamis, tetapi dibatalkan setelah 20 anggota parlemen, termasuk 17 dari koalisi yang berkuasa, tidak datang ke gedung DPR India.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Israel Resmi Menutup Operasional Al Jazeera

1 jam lalu

Gedung al-Jalaa yang menampung kantor media Associated Press (AP) dan Al Jazeera dilanda serangan udara Israel di Kota Gaza, 15 Mei 2021. Israel menghancurkan blok menara 12 lantai di Gaza yang menampung kantor Associated Press yang berbasis di AS dan media berita lainnya pada hari Sabtu, dengan mengatakan bangunan itu juga digunakan oleh kelompok militan Islam Hamas. REUTERS/Ashraf Abu Amrah
Israel Resmi Menutup Operasional Al Jazeera

Lewat pemungutan oleh anggota parlemen Israel, operasional Al Jazeera di Israel resmi ditutup karena dianggap menjadi ancaman keamanan


6 Tips Solo Traveling ke India, Keselamatan jadi Prioritas

11 jam lalu

Taj Mahal, India. Unsplash.com/Jovyn Chamb
6 Tips Solo Traveling ke India, Keselamatan jadi Prioritas

Pemberitaan tentang tingkat kriminalitas di India membuat banyak pelancong yang berpikir ulang untuk melakukan solo traveling ke sana.


Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

15 jam lalu

Presiden AS Joe Biden besama mantan presiden AS Barack Obama meninggalkan Air Force One di Bandara Internasional John F Kennedy di New York, AS 28 Maret 2024. REUTERS
Top 3 Dunia: India Tak Terima Tuduhan Xenofobia Biden Hingga Gencatan Senjata Gaza

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 4 Mei 2024 diawali penolakan India soal tudingan xenofobia oleh Presiden AS Joe Biden


Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

1 hari lalu

Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berjalan melewati barisan tiang menuju Oval Office di Gedung Putih di Washington, AS, 13 Januari 2023. T.J. Kirkpatrick/Pool melalui REUTERS
Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.


Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

1 hari lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

1 hari lalu

Sekelompok pengunjuk rasa memegang bendera kuning bertuliskan Khalistan, serta spanduk bergambar pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh, saat melakukan protes di luar konsulat India, seminggu setelah Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengemukakan kemungkinan keterlibatan New Delhi dalam aksi tersebut. pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar di British Columbia, di Toronto, Ontario, Kanada 25 September 2023. REUTERS/Carlos Osorio
Kanada Tuntut Tiga Tersangka Pembunuhan Pemimpin Sikh, Diduga Terkait India

Polisi Kanada pada Jumat menangkap dan mendakwa tiga pria India atas pembunuhan pemimpin separatis Sikh Hardeep Singh Nijjar tahun lalu.


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Foto: TEMPO | Hilman Faturrahman W
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM